PERAN SERTA IBU BALITA DALAM KEGIATAN PENIMBANGAN

BAB II 

PERAN SERTA IBU BALITA DALAM KEGIATAN PENIMBANGAN

 

2.1  Tinjauan Pustaka

Istilah peran serta masyarakat di waktu belakangan ini hampir setiap hari dapat didengar melalui media massa elektronik atau dapat dibaca di berbagai media cetak (surat kabar, majalah, poster, spanduk atau siaran-siaran berupa bulletin, leaflet, booklet dan lain sebagainya).

Berbagai pidato dari mereka yang mengharapkan keikutsertaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatanpun, istilah itu merupakan seruan dan semboyan yang hampir tidak pernah ketinggalan. Partisipasi atau peran serta masyarakat jelas dirasakan keberadaan dan perannya dalam segala bidang pembangunan. Wujudnya beragam-ragam ada Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, dll.

 

1.      Pengertian peran serta masyarakat

Partisipasi merupakan sinonim dari keikutsertaan, keterlibatan. Beberapa definisi dan pendapat yang membahas hal peran serta atau partisipasi (masyarakat), baik dari segi kejiwaan maupun sosial dan efek yang dicapai, dijelaskan dalam buku  R.A Santoso Sastropoetro (1988) yang mengutip beberapa ahli sebagai berikut:

Gordon W. Allport :

”The person who participates is ego-involved instead of merely taks-involved”

Pendapat tersebut diterjemahkan oleh R.A.Santoso Sastropoetro (1988:12) sebagai berikut:

“Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya”.

 

Pengertian peran serta masyarakat dikemukakan oleh Marjono dalam makalahnya yang berjudul Revitalisasi Posyantekdes Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Otonomi Daerah adalah:

“keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dengan sadar dalam suatu program/kegiatan pembangunan. Peran serta dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat atau bukan. Jika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berperan serta/berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, maka kegiatan tersebut esensinya tidak merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat, melainkan memperdaya masyarakat”.

 

Selanjutnya Marjono mengemukakan:

Konsekuensi logis dari prinsip tersebut, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat semestinya melibatkan langsung/tidak langsung berbagai elemen masyarakat dengan harapan program-program pemberdayaan masyarakat itu masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggungjawab atas program tersebut.

Dalam pemberdayaan masyarakat, peran serta/partisipasi menduduki posisi penting, karena memiliki tujuan dan fungsi yang strategis.

Tujuan daripada peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, memupuk keswadayaan (sharing – jiwa berbagi), meneguhkan rasa tanggungjawab, merasa memiliki dan mau memelihara atas hasil dan pasca kegiatan serta mengembangkannya.

Sedangkan fungsi yang diemban oleh peran serta, antara lain tidak sedikit kegiatan yang bisa diselesaikan, meminimumkan dana/anggaran, memiliki nilai tambah, tanggungjawab tinggi, mengakomodir kebutuhan, pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam dan manusia dapat optimum.

 

2.      Pengertian partisipasi ibu balita

Upaya peningkatan partisipasi ibu dalam membina pertumbuhan dan perkembangan anak balita dilakukan antara lain melalui kegiatan kelompok bina keluarga balita (BKB). Sebagai kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya, pada tahun 1995/96 dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi 420 orang kader BKB di 14 propinsi. Di samping itu, kegiatan posyandu terus ditingkatkan mela­lui kegiatan imunisasi bagi ibu hamil, usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), dan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi bagi anak balita dan pentingnya air susu ibu (ASI) bagi pertumbuhan dan perkembangan anak balita. (http://www.bappenas.go.id/)

Upaya peningkatan peran serta ibu balita dalam masyarakat dilaku­kan melalui berbagai aktivitas wanita untuk mendukung pembangunan di daerahnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain melalui wadah PKK, KB, dan posyandu. Melalui gerakan PKK, wanita ber­peran aktif dalam membina kesejahteraan keluarganya, sedangkan dalam kegiatan posyandu, wanita terlibat secara aktif dalam pembe­rian pelayanan kesehatan, imunisasi, dan perbaikan gizi keluarga. Di bidang keluarga berencana (KB), peran wanita adalah sebagai peserta dan motivator KB.

 

3.      Tingkat partisipasi masyarakat

Setiap pemimpin yang berusaha menerapkan peran serta atau partisipasi akan mengalami, bahwa tentang kegiatan ini terdapat berbagai tingkatan, demikian pula bahwa jenjangnya itu bisa bergerak dari nol sampai dengan yang tidak terbatas. Dalam kaitan itu, maka partisipasi yang paling rendahlah yang tentunya paling mudah dicapai.

Untuk menumbuhkan kegiatan partisipasi masyarakat diperlukan suatu keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya, dan untuk itu selalu dapat ditemukan titik tolaknya untuk mengawalinya.

Dengan memperhatikan perbedaan tingkatan yang ada, R.A.Santoso Sastropoetro (1988:47) mengemukakan pada dasarnya ada tiga tingkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

1.      Tingkat saling mengerti. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan menjadi lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga menjadi lebih bertanggung jawab.

2.      Tingkat penasihatan/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti, oleh karena para anggota kelompok pada hakikatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul/saran kalau telah memahami masalah dan ataupun situasi yang dihadapkan kepada mereka. Dalam partisipasi bentuk penasihatan, seseorang dapat membantu untuk mengambil keputusan dan memberikan saran-saran yang bersifat kreatif, namun ia sendiri tidak dapat menentukan suatu keputusan. Oleh karena demikian, si pemimpinlah yang menentukan para pesertanya. Banyaklah keputusan teknis yang dilakukan sedemikian atas dasar kompetensi teknik, dalam mana si pemimpin mengesahkan keputusan-keputusan tersebut. Cara demikian nampak meningkatkan inisiatif, kreativitas, disiplin, dan semangat, selain mengurangi sesuatu sifat yang ketat dan kaku maupun mengurangi pengarahan/petunjuk dari atasan.

3.      Tingkat otoritas. Otoritas pada dasarnya memberikan kepada kelompok suatu wewenang untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan sedemikian dapat bersifat resmi kalau kelompok hanya memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang  kemudian dapat diresmikan menjadi keputusan oleh si pemimpin.

 

Sedangkan Ida Bagus Mantra (1991:8) tentang tingkat partisipasi masyarakat mengatakan sebagai berikut:

”Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat bukan pekerjaan gampang. Paritisipasi masyarakat memerlukan kemampuan, kesempatan dan motivasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, yaitu:

1.      Tingkat partisipasi masyarakat karena perintah atau karena paksaan,

1.      Tingkat partisipasi masyarakat karena imbalan atau karena insentip,

2.      Tingkat partisipasi masyarakat karena identifikasi, atau karena ingin meniru,

3.      Tingkat partisipasi masyarakat karena kesadaran,

4.      Tingkat partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak azasi dan tanggung  jawab”.

Selanjutnya Ida Bagus Mantra (1991:8-9) menjelaskan tentang kelima tingkatan tersebut sebagai berikut:

Tingkat partisipasi masyarakat nomor 5 biasanya muncul di negara-neara maju yang berpaham demokrasi. Sedangkan partisipasi yang muncul di negara-negara sedang berkembang yang pola budayanya umumnya adalah paternalistik, ialah tingkat partisipasi yang nomor satu sampai dengan nomor empat (terutama nomor satu sampai dengan nomor tiga).

Macam-macam tingkat partisipasi masyarakat tersebut memberikan warna pula pada tingkat keikutsertaan individu/kelompok dalam ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan diri/kelompoknya. Pada tingkat partisipasi masyarakat karena perintah atau karena paksaan, jelas keikutsertaannya bertanggungjawab adalah pasif, dan sangat aktif pada tingkat partisipasi karena kesadaran.

Umumnya orang pendapat bahwa partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan sifat gotong royong masyarakat yang sudah membudaya. Karena itu, menurut kelompok ini, kalau petugas kesehatan gagal mengembangkan partisipasi masyarakat, maka hal ini dianggap kelemahan pihak provider. Mereka berpendapat bahwa kalau para petugas kesehatan mempunyai kesungguhan hati dan mempunyai keterampilan tentang cara-cara mengembangkan dan membina keterampilan tentang cara-cara mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat mudah digerakkan.

Tetapi kenyataannya, tidak semudah dan sesederhana seperti yang diperkirakan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang kompleks dan sering sulit diperhitungkan karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam budaya di mana peranan bapak sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan, maka umumnya anggota keluarga lainnya sangat kecil inisiatifnya. Hal ini tercermin dalam masyarakat di lingkungannya, yaitu di mana para pamong atau para pemuka setempat sangat dominan pengaruhnya, maka anggota masyarakat lainnya tidak berani mengambil inisiatif. Mereka lebih cenderung untuk menunggu dan menanti instruksi dari golongan atasan yang lebih berpengaruh tersebut. Karena itulah tingkat partisipasinya adalah partisipasi karena perintah, yang sangat umum di lingkungan masyarakat semacam itu. Namun, kita tidak boleh terus menunggu dan membiarkan masyarakat dalam kondisi demikian. Seperti telah kita kemukakan dibagian terdahulu, bahwa pembangunan adalah suatu proses pembaharuan, termasuk pembaharuan pola pikir dan sikap mental, bukan sekedar pembaharuan fisik semata-mata.

Dari penjelasan tersebut peneliti beranggapan peneliti setuju dengan pendapat di atas, dalam partisipasi masyarakat banyak yang selalu saling menunggu dari seorang leader atau tokoh masyarakat yang menggerakan partisipasi masyarakat, tetapi kebiasan ini bisa saja bergeser pada partisipasi tingkatan berdasarkan kesadaran, bila masyarakat merasakan akan arti pentingnya kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan balita. Oleh karena itu, baik kader, maupun petugas kesehatan jangan bosan-bosan untuk terus menjelaskan akan arti pentingnya masyarakat khususnya kesehatan balita.

 

4.      Langkah Meningkatkan Peran serta Masyarakat

Langkah-langkah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan forum KIM (forum komunikasi) dan pelatihan/pendekatan edukatif. Penting ditekankan bahwa para pembina peran serta masyarakat harus bersikap sebagai fasilitator, pemberi bantuan teknis, bukan sebagai instruktor terhadap masyarakat, agar mampu mengembangkan kemandirian masyarakat dan bukan menimbulkan ketergantungan masyarakat.

Secara garis besar, langkah mengembangkan peran serta masyarakat menurut buku Pedoman Kerja Puskesmas (1990:q3-q4) adalah sebagai berikut:

1.                    Penggalangan dukungan penentu kebijaksanaan, pemimpin wilayah, lintas sektor dan berbagai organisasi kesehtan, yang dilaksanakan melalui dialog, seminar dan lokakarya, dalam rangka komunikasi, informasi dan motivasi, dengan memanfaatkan media massa dan sistem informasi kesehatan.

2.                    Persiapan petugas penyelenggara melalui pelatihan, orientasi atau sarasehan kepemimpinan di bidang kesehatan.

3.                    Persiapan masyarakat, melalui rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memecahkan masalah kesehatan, dengan menggali dan menggerakkan sumber daya yang dimilikinya. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas:

–   Pendekatan kepada tokoh masyarakat

–   Survai diri masyarakat untuk mengenali masalah kesehatannya (diagnosas masalah kesehatan oleh masyarakat)

–   Musyawarah masyarakat desa untuk penentuan bersama rencana pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi (penetapan resep pemecahan masalah oleh masyarakat) dan pelatihan kader.

4.                    Pelaksanaan kegiatan kesehatan oleh dan untuk masyarakat melalui kadernya yang telah terlatih (tindakan terapi oleh masyarakat).

5.                    Pengembangan dan pelestarian kegiatan kesehatan oleh masyarakat.

 

5. Posyandu

Dalam upaya menurunkan angkat kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dikembangkan suatu pendekatan keterpaduan, yang dalam pelaksanaannya di tingkat desa dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 14 Februari 2006 dari http://www.suarapembaruan.com/ dijelaskan bahwa tingkat angka kematian bayi baru lahir di Jawa Barat masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka kematian bayi baru lahir di Jawa Barat adalah 43 bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

Melalui Posyandu ini masyarakat memperoleh pelayanan dasar paripurna dalam kesehatan dan KB, serta pelayanan dari berbagai upaya pembangunan lainnya yang berkaitan, sehingga mudah-mudahan dapat menekan tingkat angka kematian bayi.

Posyandu merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya kesehatan, dengan menciptakan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (Suyono Yahya, 1987)

 

6.            Pengertian posyandu

Sebelum menjelaskan pengertian posyandu, terlebih dahulu dijelaskan pengertian tentang keterpaduan. Keterpaduan adalah penyatuan/penyerasian dinamis kegiatan dan paling sedikit dua program untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disepakati bersama.

Dengan dinamis dimaksudkan bahwa keterpaduan tersebut dapat berkembang (dari tahap awal ke tahap lanjut) dan meluas (dari dua program menjadi lebih banyak program).

Keterpaduan dapat berupa keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas penyelenggara, aspek dana dan lain sebagainya. (Departemen kesehatan, 1987:10)

A.A. Gde Muninjaya (2002:169) mengetakan:

”Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja Puskesmas. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu  di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sabagainya disebut dengan Pos pelayanan terpadu (Posyandu)”.

Selanjutnya dalam pengembangannya Posyandu dapat dibina menjadi suatu forum komunikasi dan pelayanan di masyarakat, antara sektor yang memadukan kegiatan pembangunan sektoralnya dengan kegiatan masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalahnya melalui alih teknologi.

Dengan demikian Posyandu dapat dikembangkan dari pos-pos yang telah ada, seperti pos penimbangan balita, pos imunisasi, pos KB desa, pos, kesehatan, kelompok belajar, atau mungkin juga dibentuk baru. Satu Posyandu sebaiknya melayani sekitar 100 balita (120 Kepala Keluarga), atau sesuai  dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat; seperti keadaan geografis, jarak antar sekelompok rumah, jumlah kepala keluarga dalam satu kelompok dan sebagainya. (Departemen Kesehatan, 1987:14).

Adapun tujuan penyelenggaraan Posyandu menurut Departemen Kesehatan  di dalam makalah Nasap Sembiring (2004:2) adalah sebagai berikut:

1.      mempercepat penurunan angkat kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran;

2.      mempercepat penerimaan NKKBS;

3.      meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, sesuai dengan kebutuhan.

 

7.            Kegiatan Posyandu

Posyandu direncanakan dan dikembangkan oleh kader bersama Kepala Desa dan LKMD (Seksi Kesehatan KB dan PKK) dengan bimbingan Tim Pembina LKMD Tingkat Kecamatan. Penyelenggaraannya dilakukan oleh kader yang terlatih di bidang kesehatan-KB, berasal dari PKK, tokoh masyarakat, pemuda dan lain-lain dengan bimbingan Tim Pembina LKMD Tingkat Kecamatan.

Posyandu dapat melayani semua anggota masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta pasangan usia subur. Posyandu sebaiknya berada pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarkat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian kegiatan Posyandu dapat dilaksanakan di pos pelayanan yang telah ada, rumah penduduk, balai desa, tempat pertemuan RK/RT atau di tempat khusus yang dibangun masyarakat.

Menurut Nasap Sembiring (2004) pelaksanaan posyandu dilakukan dengan “pola lima meja” sebagai berikut:

Meja 1. Pendaftaran

Meja 2. Penimbangan bayi dan anak balita

Meja 3. Pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat)

Meja 4. Penyuluhan perorangan:

a.                     Mengenai balita berdasar hasil penimbangan, berat badannya naik/tidak naik, diikuti dengan pemberian makanan tambahan, oralit dan vitamin A dosis tinggi.

b.                    Terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi, diikuti dengan pemberian tablet besi.

c.                     Terhadap PUS agar menjadi peserta KB lestari, diikuti dengan pemberian kondom, pil ulangan atau tablet busa.

Meja 5. Pelayanan oleh tenaga professional meliputi pelayanan KIA, KB, imunisasi dan pengobatan, serta pelayanan lain sesuai kebutuhan setempat.

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas KB). (http://library.usu.ac.id/download/fkm/biostatistik-nasap.pdf)

Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan di Posyandu meliputi antara lain:

1. Pemeliharaan Kesehatan bayi dan anak balita melalui:

a.       Penimbangan bulanan bayi dan anak balita.

b.      Perbaikan

c.       Pencegahan terhadap penyakit (terutama imunisasi dasar)

d.      Pengobatan penyakit, khususnya penanggulangan diare.

e.       Penyuluhan (kelompok dan perorangan) kepada ibu/pengasuhnya.

8.                    Pemeliharaan kesehatan ibu hamil, menyusui dan PUS

a.       Perbaikan gizi

b.      Pencegahan terhadap penyakit (termasuk imunisasi TT)

c.       Pengobatan penyakit

d.      Pelayanan kontrasepsi

e.       Penyuluhan (kelompok dan perorangan)

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Kerangka Konsep

Independen                                                                 Dependen

Peran serta ibu balita                                     Penimbangan di Posyandu

–         partisipasi ibu karena perintah atau paksaan –         partisipasi ibu karena imbalan –         partisipasi ibu karena ingin meniru –         partisipasi ibu karena kesadaran –         partisipasi ibu karena tuntutan atau hak azasi dan tanggungjawab

–         Berat badan menurut umur (BB/U) –         Tinggi badan menurut umur (TB/U) –         Berat badan menurut tringgi badan.

Meningkatkan penimbangan balita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status gizi balita

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Variabel

2.3  Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti dalam hal ini adalah korelasi antara Peran Serta Ibu balita Terhadap Penimbangan di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Situ dengan menggunakan perhitungan statistik.

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini akan dimulai dengan menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikan dan penetapan kriteria pengujian.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1.  
   1. Bila partisipasi peran serta ibu tinggi, maka akan meningkatkan kesadaran terhadap penimbangan balita.
   2. Bila balita ditimbang di posyandu, maka akan terlihat peningkatan status gizi balita

 

2.4  Definisi Operasional

Definisi operasional berarti meletakan arti pada suatu konstruk atau variable dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tidakan-tindakan yang perlu untuk mengukur varibel itu sehingga bersifat:

–         spesifik (tidak berinterpretasi ganda)

–         terukur (observable atau measurable).

Berikut dijabarkan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti beserta skala ukur dan kategori yang digunakan.

Tabel 2.1

Operasionalisasi Variabel

Peran Serta Ibu Balita Terhadap Penimbangan di Posyandu Arumanis

VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	INDIKATOR	SKALA	ALAT UKUR
Variabel X Peran Serta Ibu Balita	Karakteristik keikutsertaan ibu dalam menjaga kesehatan balita	–         partisipasi ibu karena perintah atau paksaan –         partisipasi ibu karena imbalan –         partisipasi ibu karena ingin meniru –         partisipasi ibu karena kesadaran –         partisipasi ibu karena tuntutan atau hak azasi dan tanggungjawab	Ordinal 1.      ya 2.      tidak	1. ya 2. tidak
Variabel Y Penimbangan di Posyandu	Kegiatan penimbangan yang dilakukan di Posyandu –         kehadiran petugas –         penyuluhan –         pencatatan	Kartu menuju sehat: –         Berat badan menurut umur (BB/U) –         Tinggi badan menurut umur (TB/U) –         Berat badan menurut tinggi badan	Ordinal

Sumber: (Departemen kesehtan, 1991:8)

(Departemen kesehatan, 2002:12)

 

 

45 Komentar

Comments RSS TrackBack Identifier URI