Implementasi kebijakan besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai

Implementasi kebijakan menurut Dunn (2000:132), mengemukakan implementasi kebijakan yaitu: “Pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas praktis yang mengarah pada pemilihan tindakan dan pengamatan sampai selesainya waktu pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi kebijakan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan Publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.
Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau gagal untuk mencapai tujuan sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya. Oleh karena itu implementasi kebijakan berkaitan erat dengan waktu tertentu dalam pelaksanaannya, dengan kata lain adanya target yang diarahkan untuk dilaksanakan.
Proses implementasi suatu kebijakan dibutuhkan adanya komponen implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, program dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah orang-orang yang berkewajiban untuk melakukan tindakan dan menggunakan saran bagi tercapainya tujuan suatu kebijakan, yang dapat berbentuk organisasi pemerintah. Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan Publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan memiliki diskresi menganai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran orgnisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengoranisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.
Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar dan budget. Isi program harus menggambarkan volume (bobot) pekerjaan dan sumber dayanya, isi program harus jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana atau dengan kata lain program dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
Implementasi kebijakan pemerintah akan berhasil, jika memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Horn dan Meter dalam Widodo (2011:85) yaitu:
1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Horn dan Meter, identifikasi indikator-indikator kinerja meliputi kejelasan kebijakan dan keterukuran keberhasilan kebijakan.
2) Sumber-sumber kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan
3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Komunikasi di dalam dan antar organsasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi yang lain, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak disengaja.
4) Kakteristik badan-badan pelaksana
Dalam melihat karakteriktik badan pelaksana maka tidak akan terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai karakterikstik- karakterikstik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan
5) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
Hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif
6) Kecenderungan pelaksana (implementors)
Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak taatan para pelaksana terhadap kebijakan. Intensitas kecenderungan- kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan, karena para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program.

Peneliti telah menjelaskan di atas mengenai teori implementasi kebijakan dan analisis implementasi kebijakan yaitu fakor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, selanjutnya penulis akan mengemukakan tentang pengertian kinerja pegawai, menurut Sedarmayanti (2001: 50) perfomance yang diterjemahkan menjadi kinerja juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja untuk kerja dan penampilan kerja.
Kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai sasaran dan waktu yang telah ditetapkan tanpa menghiraukan jumlah biaya, tenaga dan alat-alat yang telah dipergunakan sesuai yang dimilikinya sehingga untuk mendapatkan kejelasan pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut.
Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing sebuah organisasi. Rancangan sistem pengukuran kinerja yang akurat dan kontekstual merupakan jembatan emas kearah mana keunggulan sebuah organisasi akan dibawa.
Menurut Mitchel yang dikutip Sedarmayanti (2001:51), menyebutkan aspek-aspek yang meliputi kinerja yang dapat dijadikan ukuran kinerja seseorang, yaitu sebagai berikut:
1. Kualitas Kerja (quality of work)
a. Hasil kerja yang diperoleh
b. Kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi
c. Manfaat hasil kerja
2. Ketepatan waktu (promptness)
a. Penataan rencana kegiatan/ rencana kerja
b. Ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja
c. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas
3. Inisiatif (inisiative)
a. Pemberian ide/ gagasan dalam berorganisasi
b. Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
4. Kemampuan (capability)
a. Kemampuan yang dimiliki
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Kemampuan memanfaatkan sumber daya atau potensi
5. Komunikasi (communication)
a. Komunikasi ekstern (ke luar) organisasi
b. Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas

Aspek-aspek yang disebutkan di atas dapat memberikan gambaran dari kinerja seorang karyawan disuatu organisasi atau perusahaan. Lima faktor utama di atas merepresentasikan baik tidaknya kualitas seorang karyawan. Menurut Patton & Sawicky yang dikutip oleh Ndraha (20003:503) dalam bukunya yang berjudul “Kybernology”, mengemukakan policy (kebijakan) adalah “a seuled course of action to be followed by a government body or intituations”. Setiap kebijakan mengandung ramalan (prediksi, proyeksi) tentang suatu yang akan atau dapat terjadi di masa depan.
Ditambah dengan pernyataan Polidano yang dikutip oleh Ndraha (2003:503) menyatakan bahwa “kegagalan sebuah kehilangan daya prediktifnya maka kinerja sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan pada waktu yang tepat agar berhasil dan berguna”.
Berdasarkan uraian di atas maka pengaruh implementasi kebijakan dengan kinerja mempunyai pengaruh positif, dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. Pengaruh implementasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah proses yang hendak dicapai oleh instansi dalam melihat sejauh mana pegawai mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka pegawai tersebut akan mamapu meningkatkan kinerja secara optimal.

1 Komentar

  1. […] Indonesian free stuff world – blogspot., <div style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-gkyum0rw14u/tkktf8azqti. Sepak bola nasional: liga pendidikan indonesia | tunas63, (untuk download pedoman penyelenggaraan liga pendidikan indonesia piala presiden silakan klik teks ini) logo, maskot, dan piala presiden untuk lpi. Jurnal « p (24jam), Posts about jurnal written by jurnalskripsitesis koalisi aktor dalam implementasi kebijakan (suatu kajian tentang koalisi aktor dalam implementasi kebijakan. […]


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s