Berkedok tuk memajukan persepakbolaan indonesia menuju ke pentas dunia, tetapi sekarang dah terkuak ujung-ujung nya adalah uang, bisnis coba simak

http://www.tempointeraktif.com/hg/sepakbola/2011/10/18/brk,20111018-362062,id.html

inti dari berita tersebut adalah kekisruhan berdalih keputusan kongres di Bali, tetapi kalo masyarakat umum jeli pasti ujung-ujung nya uang, karena permasalahannya adalah saham dan pembagian saham?????

Lalu tiba-tiba muncul demo mendukung Banggar yang dilakukan oleh wanita2 cantik, berpakaian sexy, bagi saya ini memunculkan pertanyaan BESARRR ada apakah sebenarnya dengan Banggar, dan apakah memang benar yang dituduhkan KPK, kepada beberapa orang anggoa banggar ??

nantikan kisah selanjutnya??????

RESUME MODUL 9

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan

Disusun Oleh:

Kelas B

Kelompok I

Glinka Mega Hingtutem ( 016 987 945 )

Hanyanti Wihanda ( 016 987 802 )

Heti Rahmawati ( 016 987 841 )

Muti Wulan Dian ( 016 593 732 )

Nurul Jaina Hayati ( 016 987 866 )

Roni Sonjaya S ( 016 445 198 )

UNIVERSITAS TERBUKA

2010 / 2011

TEKNOLOGI & KOMUNIKASI INFORMASI SERTA OTOMASI PERPUSTAKAAN

Pendahuluan

Teknologi dan komunikasi informasi disebut juga teknologi informasi atau telematika, mulai digunakan diberbagai  perpustakaan, khususnya perpustakaan besar dari berbagai jenis perpustakaan.

Kegiatan perpustakaan untuk melayani pemakai dimulai dari pemilihan buku, membeli, mengolah berupa kegiatan pengolahan informasi, menyusun buku di rak, kemudian meminjamkan buku, disamping penyebaran informasi buku maupun majalah yang baru diterima. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan berulang-ulang, misalnya pengatalogan serta sirkulasi. Di perpustakaan sebelum ada kegiatan penggandaan kartu katalog dengan bantuan alat, penggandaan kartu katalog dilakukan dengan mesin ketik. Maka, sebuah buku harus dibuatkan sedikitnya 3 kartu yaitu; kartu pengarang, kartu judul, dan kartu subjek.

Bagian sirkulasi melayani peminjaman, kegiatan ini dilakukan berkali-kali serta merupakan perulangan karena ada seseorang meminjam buku, kartu buku dikeluarkan kemudian dijadikan satu menjadi jajaran buku yang sedang dipinjam dan lembaran tanggal distempel. Bila buku dikembalikan, kartu buku dikembalikan ke dalam kantong buku dan seandainya terjadi keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman buku, pemakai diwajibkan membayar denda dan uang dena tersebut dipertanggung jawabkan kepada badan induk yang membawahi perpustakaan.

Kegiatan Belajar 1 ( 9.3 )

TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan istilah yang mulai muncul sekitar awal tahun 1970-an tatakala komputer mulai menyebar. Istilah teknologi informasi sering disingkat TI kemudian berubah menjadi TKI, dikarenakan TKI sering dirancukan dengan Tenaga Kerja Indonesia untuk itu di Indonesia dikenal dengan istilah telematika.

Istilah telematika ini terdiri dari 3 istilah yaitu teknologi, informasi dan komunikasi. Teknologi dan komunikasi informasi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan masyarakat menciptakan, mengumpulkan, konsolidasi dan mengomunikasikan informasi dalam format multimedia dan berguna untuk berbagai kepentingan masyarakat. Dalam definisi ini disebut-sebut masyarakat yang mencakup juga perpustakaan. Telematika ini mempunyai dua komponen utama, yaitu; komputer dan telekomunikasi. Istilah telematika sebenarnya merupakan perpaduan antara telekomunikasi dan informatika, sedang informasi diasosiasikan sinonim dengan komputer. Maka janganlah merasa rancu jikalau TI, teknologi, informasi, komunikasi dan telematika mengandung pengertian yang sama.

A. Komputer dan Masyarakat

Kalau anda perhatikan, komputer dipakai hampir pada semua kegiatan masyarakat. Di berbagai bank, transaksi uang dilakukan dengan bantuan komputer, bahkan anda dapat menarik uang langsung dari mesin yang disebut Anjungan Tunai Mandiri (ATM), diberbagai kantor dan rumah komputer digunakan untuk mengetik, menyunting, menambah gambar, memperbanyak, bahkan untuk mengirim naskah melalui jaringan telekomunikasi. Dalam perjalanan anda menuju perpustakaan, kantor atau tempat lain anda pasti melewati rambu-rambu lalu lintas, yang mana rambu-rambu itu kebanyakan di kota-kota besar sudah mulai digerakan oleh komputer secara otomatis. Selain itu masi banyak lagi contoh yang lainnya yakni; digunakan untuk bidang olahraga, bidang militer, bidang hiburan, bahkan dalam peristiwa perang sekalipun.

B. Dampak Teknologi dan Komunikasi Informasi

Teknologi dan komunikasi informasi berdampak terhadap masyarakat, sebagaimana berikut:

1.      Meningkatnya produksi serta semakin tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras TI yang semakin kuat.

2.      Tersedianya infrastruktur nasional dan global yang lebih efisien dengan tujuan akses dan penghantaran informasi yang lebih efisien.

3.      Meningkatnya produksi dan publikasi informasi digital dalam multimedia. Perpustakaan mengumpulkan multimedia artinya a) kumpulan materi perpustakaan dalam berbagai media termasuk buku yang dicetak, materi audiovisual dan materi noncetak dengan atau tanpa buku dan materi tercetak lainnya. b) integrasi unsur, seperti teks, gambar, animasi, grafik dan suara ke dalam lingkungan pembelajaran interaktif dalam bentuk CD-ROM, Digital Video Disk (DVD) atau melalui internet ke PC. Materi audiovisual artinya materi nonbuku, seperti kaset, piringan hitam, tape, slide, filmstrip dan videotape.

Teknologi dan komunikasi informasi juga memiliki dampak terhadap perpustakaan sebagaimana berikut:

1.      Teknologi dan komunikasi informasi memungkinkan menciptakan informasi digital. Hasil rekaman suara yang direkam dengan menggunakan sistem digital jauh lebih bersih dan nyaring daripada sistem biasa.

2.      Teknologi dan komunikasi informasi memungkinkan terbentuknya akses terpasang (online access) serta transfer berkas.

3.      Teknologi dan komunikasi informasi memungkinkan terbentuknya jaringan komputer.

C. Perubahan Pola Cetak Materi Perpustakaan

Kini ada arah gejala perubahan dari bentuk cetak ke dalam bentuk digital. Teknologi dan komunikasi informasi memungkinkan transfer berkas dari tempat berjauhan ke dalam sebuah komputer. Transfer tersebut dimungkinkan karena adanya internet singkatan dari internetworking of computer networks  yang artinya jaringan dari jaringan komputer.

D. Efek Perkembangan Teknologi dan Komunikasi Informasi terhadap Masyarakat

Perkembangan teknologi dan komunikasi informasi yang semakin pesat membawa pengaruh pada pemakai dalam bentuk sebagaimana berikut:

1.      Meningkatnya tingkat melek teknologi.

2.      Meningkatnya tuntutan pada akses yang lebih cepat dan baik pada informasi.

3.      Meningkatnya kesenjangan antara kelompok kaya informasi dan miskin informasi. Kesenjangan antara kelompok kaya informasi dengan miskin informasi disebabkan karena kepemilikan teknologi dan komunikasi informasi yang berimbas pada akses sumber informasi. Maka dikatakan bahwa teknologi dan komunikasi informasi memperbesar jurang antara kaya informasi dengan miskin informasi.

E. Dampak Teknologi dan Komunikasi Informasi terhadap Pustakawan

Perkembangan pesat teknologi dan komunikasi informasi membawa dampak pada pustakawan, sebagaimana berikut:

1.      Pustakawan perlu memiliki pengetahuan tentang teknologi dan komunikasi informasi. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui membaca, mencoba sendiri, bertanya atau mengikuti kursus komputer.

2.      Pustakawan perlu memiliki keterampilan teknologi dan komunikasi informasi.

3.      Pustakawan memerlukan alat teknologi dan komunikasi informasi dalam berbagai program. Program adalah kumpulan perintah yang harus dilaksanakan oleh komputer. Program tersebut misalnya; untuk menulis dan mencetak surat, menangani keuangan perpustakaan, menggambar, menciptakan iklan dan menerbitkan buku.

4.      Pustakawan perlu belajar terus menerus dalam konteks teknologi dan komunikasi informasi  yang terus menerus berubah.

5.      Lembaga pendidikan pustakawan harus mengintegrasikan teknologi dan komunikasi informasi dalam kurikulum dan pelatihan gunamenghasilkan lulusan yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.

F. Peranan Pustakawan dalam Masyarakat Informasi

Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat dimana kualitas hidup, prospek perubahan sosial dan perkembangan ekonomi semakin lama semakin tergantung pada informasi serta penjelajahan informasi.

Dalam masyarakat informasi, pustakawan memiliki peran sebagaimana berikut:

1.      Pencipta informasi, pustakawan bertindak selaku pengembang dan produsen berbagai produk dan jasa informasi. Dengan teknologi dan komunikasi informasi pustakawan memberikan jasa penelusuran informasi, tanya jawab secara interaktif antara pemakai dengan pustakawan dengan bantuan komputer.

2.      Kolektor informasi.

3.      Komunikator, artinya peran pustakawan berkembang menjadi pekerja informasi, pekerja ekstensi dan spesialisasi subjek. Berkat komputerdan telekomunikasi pustakawan dapat memberikan jasa kepada anggota masyarakat tanpa perlu mengunjungi perpustakaan ; pustakawan memberikan jasa di luar gedung perpustakaan. Spesialisasi dipermudah dengan keberadaan teknologi dan komunikasi informasi karena pustakawan dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam bidang yang diminatinya.

4.      Konsolidator, artinya pustakawan dapat bertindak sebagai pustakawan rujukan, pialang informasi dan analis informasi. Sebagai pustakawan rujukan dia bertugas menjawab semua pertanyaan yang ditujukan ke perpustakaan dan jawaban itu diupayakan dijawab dengan menggunakan sumber tercetak dan sumber elektronik. Pustakawan memiliki keahlian memiliki keahlian mengenali berbagai sumber informasi maka dia menjadi pialang antara pemakai yang memerlukan informasi dengan sumber daya informasi. Berkat pengalaman dan pengetahuannya pustakawan menjadi analis informasi sehingga pustakawan dapat menyebarkan, menelusur informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai.

G. Arah Gejala Perkembangan Perpustakaan

Arah gejala perkembangan perpustakaan masa depan dikaitkan dengan teknologi dan komunikasi informasi, yakni sebagaimana berikut:

1.      Perpustakaan menjadi digital. Semakin lama semakin banyak materi  perpustakaan yang tersedia dalam bentuk digital sehingga ada yang mengatakan  bahwa perpustakaan masa depan adalah perpustakaan digital. Materi tercetak, seperti; buku dan majalah akan lenyap bilamana teknologi mampu menghasilkan materi perpustakaan elektronik yang biaya pembuatannya lebih murah, penggunaannya lebih aman dan nyaman, dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi, sekali lagi materi tercetak tidak akan pernah lenyap.

2.      Perpustakaan akan masuk ke berbagai jaringan. Dengan tersedianya komputer dan telekomunikasi maka perpustakaan dapat menghubungi perpustakaan lain sehingga perpustakaan akan berkembang sebagai simpul dalam berbagai jaringan.

3.      Jenis koleksi perpustakaan akan berubah komposisinya, bila selama ini koleksi perpustakaan terdiri semata-mata tercetak maka masa depan akan ditambah dengan multimedia dan sumber elektronik. Multimedia dapat diartikan, sebagai kumpulan material dalam berbagai media seperti; bahan nonbuku, materi audiovisual, atau pandang dengar dan materi noncetak seperti; peta dan mikrofilm.

4.      Perpustakaan akan memiliki akses ke informasi global, di internet terdapat himpunan situs komputer yang terorganisasi dengan baik yang menerbitkan informasi yang dapat dibaca siapa saja melalui internet. Syaratnya perpustakaan harus memiliki komputer, sambungan telepon dan uang untuk membayar iuran. Dengan berlangganan kepada sebuah penyedia jasa internet maka perpustakaan dapat memasuki jutaan situs yang tersebar di World Wide Web (www) sehingga perpustakaan memiliki akses ke informasi dunia, dimana pun lembaga berada selama terjangkau oleh internet dapat diakses oleh pemakai di tempat lain.

5.      Perpustakaan bersifat atau menjadi maya/virtual, semakin banyaknya perpustakaan yang memiliki komputer maka daftar koleksi perpustakaan atau katalog akan disimpan di dalam komputer. Setelah dilengkapi komputer, katalog perpustakaan disimpan dalam komputer, pada perkembangan selanjutnya sambungan telepon akan semakin tersebar sehingga banyak perpustakaan sekolah, umum, dan komunitas akan dilengkapi dengan telepon. Setelah katalog dimasukkan ke dalam komputer  dan perpustakaan sudah dilengkapi dengan telepon serta menjadi anggota penyedia internet maka katalog perpustakaan bisa diakses oleh pemakai perpustakaan lain.

Perpustakaan dikatakan menjadi maya/virtual karena pemakai semata-mata dapat mengakses katalog sebuah perpustakaan dan memeriksanya, namun katalog yang diperiksanya bukan katalog sebenarnya melainkan katalog di komputer yang dapat di akses melalui internet. Jadi, sebenarnya nyata tetapi maya atau maya tetapi nyata.

Apa pun yang diinginkan GAYUS, dengan uang ditangan bisa digapainya. Apalagi GAYUS saat ini dikelilingi ponggawa lawyer kelas wahid di negeri ini, menjadi semakin berani dan beringas berkoar dengan dalih mengungkap kebenaran, sampai-sampai agen CIA pun turut terlibat diungkapkan, hebat benar GAYUS ini, siapa sih yang tak kenal GAYUS???.

Koruptor ya koruptor lah, dengan santai dan berani dia mencalonkan menjadi STAF Ahli KAPOLRI dan  staf ahli Kejaksaan, GAYUS berjanji dalam 2 tahun Indonesia akan terbebas dari KORUPSI bila dia dipercaya sebagai staf ahli KAPOLRI maupun KEJAKSAAN. Berarti dia mengetahui dengan pasti kebobrokan di negeri ini, wabilkhusus di DIREKTORAT PERPAJAKAN. Wuah hebat kali kau ini, dia pikir dengan uang segalanya bisa dibeli. Tak sadarkan diri, karena arahan sutradara antah beranta, berkoar dan terus berkoar, sampai berani berargumen dengan SATGAS, inilah menandakan bahwa di Negeri ini uang BERKUASA.

Bila Gayus dalam jajaran staf KAPOLRI DAN KEJAKSAAN, mungkin bukannya akan membersihkan korupsi di negeri ini, malah akan memperburuk dan membuat semakin lebar dan luas celah untuk dikorupsi.

Sungguh sangat memalukkan, nama Indonesia semakin tercoreng di dunia internasional, hukum di negeri ini benar-bebar sedabg diobok-obok olah GAYUS, sampai bu Hakim pun hanya menjatuhkan 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan Jaksa, hebat-hebat sungguh luar biadab, ada sandiwara apa di negeri ini,  tapi nanti di hukuman Alloh Yang Maha Adil dan BIJAKSANA tak kan bisa berkelit walaupun setitik pun, termasuk konco-konco ne pasti kan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat, karena hak rakyat telah diberangus dengan kekuasan sebagai petugas pajak.

Hebatnya GAYUS sampai-sampai memberikan inspirasi bagi penyair “BONA” dengan “Andai aku jadi GAYUS TAMBUNAN”, lagu yang enak didengar walau terasa pahit, mudah tuk diikuti walau terasa berat, liriknya menarik walau menggelitik, aransemennya juga simple dan enak, namun berat sindirannya, ibarat “TAHU ISI PEDAS”, membuat panas aparat penegak hukum. Hal ini menandakan memang tidak salah BONA membuat lagu tersebut, dus sebaliknya aparat merasa tersindir dan terpojokkan, merah membara ba’ terbakar jenggot, berarti benar lah adanya, biar lah masyarakat yang membuat penilaian.

GAYUS-gayus hebat nian kau ini, terbeli pula hukum di Negeri ini oleh kau? Dus apalagi yang akan kau perankan GAYUS??????

“Barudak kahareup saurang2, saur bu Guru ka murid2, caritakeun pagawean bp anjeun”, Murid2 nyaritakeun pagawean bp na sewang2an, aya nu pagawe kantor, wiraswasta, jsb.” pas bagian si Udin… Sok udin anjeun gera ka payun, caritakeun pagawean bp anjeun!!!, “bu bapa abdi mah damel na ge di CV Ijroil”, … bu guru colohok bari pok “naha udin siga parusahaan Malaikat wae”.. “eh gening ibu uninga”, ibu kenal ka pun bp, “lain kitu udin, naha ngaran perusahaan teh siga ngaran Malaikat”. “da leres bu, malihan pun bp Direktur Operasional na alias Tukang gali kubur bu??????”

“TErasanna”

“Udin atuh ari kitu mah, bp anjeun teh gaduh rekanan gawe???, sumuhun saur pun bp mah pami teu lepat CV. Modhar Jaya, clien na teh jalmi2 prustasi diantawisna nu putus cinta, ah pokokna sajabana ti eta weh bu.?????

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waku selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh sumai atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempujnyai tempat kediaman yang tetap, gugat perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

(3) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

sebenarnya masih banyak pasal-pasal berkaitan dengan perceraian, InsyaAlloh dilain waktu disambung, mudah-mudahan bermanfaat, dan sebaiknya jangan melakukan PERCERAIAN.,

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan. Akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Untuk dapat memahami pengertian yang lebih jelas mengenai Akuntansi Pemerintahan, di sini penulis mengemukakan beberapa definisi dari para ahli.

Adapun mengenai pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond Baswir (1998,7) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”.

Kemudian Indra Bastian (2001):6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut:

… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.

2.1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan mengenai persyaratan yang diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Menurut Muhammad Gade (2002, 13-14) persyaratan akuntansi pemerintahan yang dibuat oleh PBB berdasarkan Departement of economic and Social Affairs, dari United Nations, New York, yang termasuk di dalam A Manual Government Accounting dengan rincian sebagai berikut:

a. Accounting system to be designed to comply with the constitutional, statuory and other legal requirements of the country;

Maksudnya adalah bahwa akuntansi harus dirancang untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya dari Negara.

b. Accounting system must be related to the budget classifications. The budgetary and accounting functionare complementary elements of finacial management and must be closely integrated;

Maksudnya sistem akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dari pengurusan keuangan dan harus di integrasikan secara erat.

c. The Accounts must be maintaned in a manner the will clearly indentify the objects and the executive authorities who are responsible for custody and use of funds in program execution;

Maksudnya Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan obyek-obyek dan tujuan-tujuan untuk dana yang diterima itu digunakan serta dapat pula mengindentifikasikan para pejabat yang bertanggungjawab atas penyimpangan dan penggunaan dana-dana dalam pelaksanaan program.

d. Accounting system must be maintened in a way that will facilitate audit by external review authorities, and readily furnish the information needed for executive audit;.

Maksudnya sistem akuntansi harus diselanggarakan dengan cara yang memungkinkan pelaksanaan oleh lembaga pemerintah ekstern, serta dapat menyediakan informasi-informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.

e. Accounting system must be developed in a manner that will permit effective adminstrative control of fund and operations, program management and internal audit and appraisal;

Maksudnya system akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan secara administrative terhadap dana-dana dan pelaksanaanya, managemen program dan serta penilaian dan pemeriksaan intern.

f. The accounts should be developed tha they efectively disclose the economic and financial result of program operations, including the measurement of revenues, indentifications of cost and determination of the operating result (the surplus and defisit position) of the government and its programs and organizations;

Maksudnya adalah bahwa perkiraan-perkiraan harus dikembangkan agar dapat mengungkapkan hasil-hasil secara ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program-program, termasuk pengukuran pendapatan, indentifikasi biaya dan penetapan hasil operasi (posisi lebih atau kurang) dari pemerintah dengan program dan organisasinya.

g. Accounting system should be capable of serving the basic financial information needs of developmennt planning and programming, and the review and appraisal of performance in physic and financial terms;

Maksudnya adalah sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar yang diperlukan dalam penyusunan rencana dan program serta menelaah dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya.

h. The accounts should be maintened in a manner that will provide financial data useful for economic analysis and reclassification of governmental transaksion, and assist in development of national accounts;

Maksudnya adalah perkiraan-perkiraan harus diselengrakan dengan cara yang memungkinkan dapat tersedianya data keuangan yang berguna untuk analisa ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membuat dalam penyusunan perkiraan naional.

Sedangkan Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan organisasi sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

“1. Berorientasi Laba (contoh: BUMN)

Organisasi yang bertujuan mencari laba.

2. Berorientasi non-laba tipe A (contoh: BUMN, Perum, Perjan dan Pemerintah / Lembaga Otonom)

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa.

3. Berorientasi non-laba tipe B (Pemerintah dan Organisasi selain no 1 dan 2):

Organisasi yang sumber keuangannya diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa.”

Selanjutnya Indra Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang ketiga hal tersebut sebagai berikut:

Di tipe 1, organisasi sektor publik akan penuh mengikuti pola pasar. Ini berarti kecenderungan ke perilaku swasta amat tinggi. Di tipe 2 dan 3, organisasi sektor publik biasanya mengikuti pengaturan akuntansi di sektor publik. Di dalam berbagai diskusi tipe 1 disebut grey area antar sektor publik dan sektor swasta.

Dari penjelasan tersebut di atas akan mempengaruhi baik sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan maupun prinsip-prinsip akuntansi yang akan diterapkan oleh suatu negara.

Akuntansi pemerintahan (publik) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dengan akuntansi perusahaan (swasta). Hal ini seperti yang dingkan Mardiasmo (2002:8) yang mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut:

Sumber: Mardiasmo (2002:8)

Dari tabel tersebut Mardiasmo (2002:8-10) menjelaskan sebagai berikut:

1. Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik

2. Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.

3. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat reisiko.

4. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham atau kreditor.

5. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen.

6. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat biroktatis, kaku,dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel.

Kesimpulan dari perbedaan utama akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak tujukan untuk mencari laba sebagaimana halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 3 mengatakan bahwa: “akuntansi pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1933) dalam buku Akuntansi Sektor Publik yang dialihbahasakan oleh Mardiasmo (2002: 14) menyatakan:

“1. Pengendalian Manajemen (Manajemen Control)

Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi

2. Akuntanbilitas (Accountability)

Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif. Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil oeprasi pemerintah dan penggunaan dana publik.”

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntanbilitas sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategic, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.1.3 Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Tahun 1991 merupakan saat mulanya perkembangan dalam bidang akuntansi pemerintah dengan keputusan mentri keuangan Republik Indonesia No 476/KMK/01/1991. Tanggal 21 Mei 1999 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat telah ditetapkan secara resmi hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah.

Perkembangan yang menyangkut masalah tersebut adalah semakin meningkatnya tugas pemerintah dalam kegiatan pembangunan yang membawa transaksi pemerintah semakin meningkat. Praktek sistem akuntansi pemerintah dikembangkan bukan untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban saja, tetapi juga harus dapat menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanan, penggarapan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, evaluasi pelaksanaan serta untuk perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

Dalam pembahasan sistem ini, Gade (2000:86-87) dalam bukunya “Akuntansi Pemerintah“ mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah terdiri dari dua sistem utama yang mempunyai hubungan data informasi akuntansi timbal balik, yaitu sebagai berikut :

1. “Sistem akuntansi pusat yang diselenggarakan oleh departemen keuangan sistem akuntansi pusat dibagi tiga sistem, yaitu:

a. Akuntansi Umum

b. Akuntansi kas umum negara

c. Akuntansi bagian anggaran XVI ( pembiayaan dan perhitungan)

2. Sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh departemen dan lembaga.

Sistem akuntansi instansi dibagi menjadi 5 sub sistem, yaitu:

a. Sistem akuntansi instansi tingkat departemen atau lembaga.

b. Sistem akuntansi tingkat Eselon I.

c. Sistem akuntansi tingkat kantor wilayah.

d. Sistem akuntansi tingkat wilayah”.

2.2 Pengawasan Belanja Pembangunan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Setiap organisasi baik publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapain tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Sejalan dengan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, maka diperlukan suatu alat pengendalian untuk mengontrol dan mengendalikan jika terjadi penyimpangan. Pemerintah harus melakukan pengawasan keuangan secara efektif dan efisien agar tujuan pemerintah dapat dicapai.

Dalam Kep.Menpan No.19/1996 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yaitu:

“Yang dimaksud dengan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan funfsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan”

Dalam Kep. Mendagri No.29/2002 Tentang Pedoman Perurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyususnan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam Bab VIII Bagian Kedua Tentang Pengawasan Pasal 96 yang berbunyi:

1. “Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Sedangkan pengertian pengawasan belanja pembangunan atau Pengawasan Keuangan Negara yang dikemukakan oleh Revrisond Baswir (1998, 118) adalah sebagai berikut

“Pengawasan Keuangan Negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dan pengaturan pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan didalam anggaran”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengawasan belanja pembangunan di daerah juga sama, yaitu untuk menjamin agar pengaturan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tidak menyimpang dari rencana atau anggaran yang telah ditetapkan. Banyak orang beranggapan bahwa kegiatan pengawasan itu sebagai kegiatan yang semata-mata bertujuan untuk mencari kesalahan, padahal pengawasan itu bertujuan untuk menilai terhadap kegiatan. Kegiatan Belanja Pembangunan Apakah telah sesuai dengan rencana yang telah digariskan, sehingga dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Jenis – Jenis Pengawasan Belanja Pembangunan

Anggaran Negara dugunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai batas waktu tertentu. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan membutuhakan suatu pengawasan agar pelaksanaannya belanja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar aktivitas pengendalian atau pengawasan Keuangan Negara berjalan dengan baik, maka perlu adanya penempatan fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain.

Menurut Revrison Baswir (1998:12) jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, ruang lingkup dan metode pengawasannya.

1. Pengawasan Berdasarkan Objeknya

a. Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara

Pengawasan penerimaan Negara dapat dibedakan lagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, dan pengawasan terhdap penerimaan bukan pajak. Bila pengawasan terhdap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak dan pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspeksi Pajak ditujukan baik kepada wajib pajak perorangan maupun pada wajib pajak badan yang ditunjuk oleh Undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak orang lain. Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala Inspeksi bea dan cukai ditujukan terhadap bendaharawan penerima/penyetor tetap inilah yang menerima pembayaran dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa dari bea dan cukai. Pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN terhadap jumlah-jumlah setoran yang telah diterima oleh bendaharawan khusus penerima/penyetor tetap. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban bendaharawan penerima/penyetor tetap untuk masing- masing Departemen atau lembaga Negara yang menguasai suatu jenis penerimaan bukan pajak.

b. Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara

Pengawasan terhadap pengeluaran Negara lebih kompak daripada pengawasan terhadap penerimaan negara. Hal ini karena pengawasan pengeluaran Negara tidak hanya dilakukan dalam waktu sedangkan atau sesudah berlangsung kegiatan, tetapi juga dilakukan pada waktu sebelum diadakannya pengeluaran. Pengawasan terhdap pengeluaran Negara yang terjadi dari belanja rutin dan belanja pembangunan ini, pada umumnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan APBN.

2. Pengawasan Menurut Sifatnya

a. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelumnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Detektif, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukan tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya tejadi. Di samping itu, pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengetahui kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup

a. Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari lingkungan internal organisasi. Fungsi pengawasan internal ini diselanggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektor Jendral (IRJEN), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakap) dan Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako).

b. Pengawasan Eksternal

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Di Indonesia pengawasan eksternal ini diselenggarakan olegh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

Dari jenis pengawasan di atas, akan diuraikan tugas dari :

1. Tugas BPK yaitu:

a. Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan fungsional di departemen/lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya di Pusat maupun di Daerah

2. Tugas Irjen yaitu:

a. Melakukan penelitian dan peninjauan atas pelaksanaan proyek pembangunan dangan jalan

- Melengkapi Laporan yang telah ada pada departemen-departemen/lembaga-lembaga pemerintah non departemen/Gubernur-Gubernur yang membawahi proyek pembangunan.

- Atas petunjuk Presiden/Wakil Presiden mandapatkan laporan dengan jalan melakukan penelitian dan peninjauan kepada proyek pembangunan yang bersangkutan dan atau dengan meminta laporan khusus dari pimpinan royek pembangunan yang bersangkutan.

b. Menyampaikan laporan laporan kepada Presiden/Wakil Presiden menganai hasil penelitian dan peninjauannya dengan menyampaikan tembusan kepada Menteri/Kepala lembaga pemerintahan non departemen/Gubernur yang membawahi proyek pembangunan.

4. Pengawasan Menurut Metode Pengawasannya

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau unit kerja terhadap program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangn berlaku. Oleh karena itu, setiap pimpinan suatu instansi pemerintah baik structural maupun ektrasruktural memiliki kewajiban untuk melaksanakn pengawasan dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun dari eksternal pemerintah. Sasaran pelaksanaan pengawasan fungsional ini mancakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan. Dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum dan pembangunan itu sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangn.

Agar tercapai koordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan antara masing-masing aparat pengawasan fungsional pemerintah, dususunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh BPKP berdasarkan usulan program kerja tahunan, pengawasan tahunan yang diajukan oleh seluruh aparat fungsional pemerintah Pusat dan Daerah. PKPT ini merupakan rencana kerja seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah yang memuat objek pemeriksaan, waktu pemeriksaan dan aparat yang akan melakukan.

2.2.3 Pengertian Belanja Pembangunan

Anggaran pengeluaran /belanja secara garis besar dapat dikelompokan kedalam dua kelompok utama yaitu, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Anggaran belanja pembangunan menurut UU-RI No.19/2001 Tentang APBN Tahun Anggaran 2002 Pasal 1 Ayat 1 (10) :

“Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran Belanja Pemerintahan Pusat’.

Belanja pembangunan menurut Ahmad Helmi Fuadi dan dkk (2002:39) menyatakan bahwa:

“Belanja Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah sebagai salah satu pembangunan”

Bentuk dari belanja pembangunan ini dapat berupa proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pembangunan gedung-gedung dan dapat berupa proyek-proyek non fisik seperti pendidikan, penataran dan lain-lain.

Belanja pembangunan secara terinci meliputi pembiayaan rupiah dan bantuan proyek. Bila jumlah bantuan proyek pada sisi penerimaan selalu sama dengan sisi pengeluaran, maka pembiayaan rupiah adalah hasil penjumlahan antara tabungan pemerintahan dengan bantuan program.

2.2.4 Jenis Belanja Pembangunan

Menurut penjelasan atas UU-RI No. 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002, bahwa jenis anggaran pembangunan terdiri dari pengeluaran yang dikelola oleh Pemerintahan Pusat yang meliputi anggaran pembangunan departemen/lembaga pemerintah non departemen dan lain-lain pengeluaran pembangunan. Dalam situasi terbatasnya kemampuan pembangunan tahun anggaran 2002 diarahkan untuk membiayai pembangunan proyek-priyek yang bersifat cepat mengahsilkan ( Quick Yielding) dan memenuhi kepentingan masyarakat luas.

Selaras dengan arah kebijakan yang digariskan dalam rencana pembangunan tahun (REPELITA) Tahun 2002, anggaran belanja pembanguan di prioritaskan pada pembangunan di beberapa sektor sebagai berikut:

1. “Pembangunan sektor pendidikan, yang lebih difokuskan pada peningkatan anggaran partisipasi pendidikan dasar melalui penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang akan diarahkan untuk peningklatan mutu dan jangkauan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan seluruh penduduk terutamabagi penduduk miskin, serta peningkatan dan peluasan pelayanan kesejahteraan sosial terutama bagi penduduk miskin, anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, tuna susila, korban bencana alam dan pengungsi kerusuhan sosial di berbagai wilayah termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau kepolisia Republik Indonesia dan Pensiunan.

3. Pembangunan sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi, peningkatan kesejahteraan petani dan perbaikan kehidupan pedesaan, pengembangan perkebunan rakyat yang berorientasi ekpor, serta pembangunan perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi didalamnya, dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir, kelautan, pulau-pulau kecil dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Pengembangan Usaha Mikro, kecil menengah, dan koperasi (PKMK), melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan askes kepada sumber daya produktif, serta pembangunan kewirausahaan dan PKMK memiliki keuangan kompetitif.

5. Pembangunan sektor perhubungan, dengan arah kegiatan pemeliharaan pembangunan dan pengembangan aksesibilitas, serta pelayanan jaringan perhubungan dalam rangka untukl meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

6. Pembangunan peningkatan hukum, keamana dan ketertiban masyarakat yang akan diarahkan untuk menanggulangi gangguan keamana dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kekuatan, serta kemampuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan aparat penegak hukum lainya dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan Operasi Penegakan Huikum dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

7. Peningkatan pertahanan melalui kegiatan meningkatkan profesionalisme Tentara Nesaional Indonesia (TNI) dan kemampuan operasi, dalam upaya mencegah di integrasi nasional dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (POLRI) dalam menciptakan stabilitas dalam negeri.

8. Penguatan politik luar negeri dan diplomasi, yang ditujukan untuk memiliki citra Republik Indonesia di Dunia Internasional, dalam rangka mendukung pemulihan Ekonomi Nasional”.

2.2.5 Pengawasan Belanja Pembangunan

Pengawasan terhadap pengeluaran daerah lebih kompleks dari pada pengawasan terhadap penerimaan daerah. Hal ini karena pengawasan pengeluaran daerah tidak hanya dilakukan dengan waktu sebelum diadakan pengeluaran Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dari belanja rutin dan belanja pembangunan ini pada umumnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan APBD. Adapun prinsip-prinsip pengawasan pengeluaran ini dikemukakan oleh Revrisond Baswir (1998,122) adalah sebagai berikut:

“a. Wetmatigheid, yaitu prinsip pengawasan yang menekankan pentingnya aspek kesesuaian antar praktek pelaksanaan APBN dengan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- Adanya realisasi anggaran berdasarkan standar anggaran belanja pembangunan

- Dilakukan pelaporan atas hasil realisasi anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Adanya buktu-bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

b. Rechagtigheid, yaitu prinsip pengawasan yang menitik beratkan perhatiaany a pada segi legalitas praktek pelaksanaan APBN, caranya adalah menguji dasar hokum dari setiap aspek pelaksanaan APBN itu, adalah sebagai berikut:

- Dilakukan untuk seluruh aktivitas yang menggunakan dana dari anggaran belanja pembangunan.

- Adanya tata usaha dan penyusunan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

- Adanya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

c. Doelmatigheid, yaitu prinsip pengawasan yang menekankan pentingya penerapan faktor tolak ukur dalam praktek pelaksanaan APBN, adalah sebagai berikut:

- Adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

- Adanya efektifitas dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

- Adanya ekonomisasi dalam pelaksanaan belanja pembangunan”.

2.3 Pengaruh Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pengawasan Belanja Pembangunan

Sesuatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pelaksanaannya yang tertib dan disiplin, sehingga sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Revrison Baswir dalam bukunya (1999:22) menjelaskan tentang Anggaran dan akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

”APBN dan barang-barang milik Negara merupakan obyek akuntansi pemerintahan”.

Sedangkan Indra Bastian (2001:70) menjelaskan pengurusan yang sama antara belanja pembangunan negara dengan belanja pembangunan daerah, sebagai berikut:

”Pelaksanaan anggaran belanja Daerah menganut sistem pengurusan yang sama dengan sistem pengurusan Keuangan Negara”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh terhadap belanja pembangunan, dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikan pengawasan belanja pembangunan.

Pengawasan terhadap anggaran merupakan suatu proses untuk mengetahui tindakan yang dikerjakan dan apakah tindakan telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan sebelumnya. Dengan demikian melalui proses ini dapat ditentukan keberhasilan atau pun penyimpangan suatu tindakan. Suatu anggaran harus mempertimbangkan dan memperkirakan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data aktual yang tersedia. Pengawasan anggaran perlu sekali diperhatikan segi tingkah laku manusia, sebab pada umumnya kegagalan pengawasan ini adalah karena pekerja ( pelaksana) merasa bahwa mereka dikejar target atau anggaran tertentu tanpa melibatkan kemampuan dan kesanggupan.

1. Demokrat (20,6%); 2. Golkar (14,6%); 3. PDI (14%); 4. PKS (8,1%); 5. PAN (6,2%); 6. PPP (5,3%); 7. PKB (5,2%); 8. Gerindra (4,3%); 9. Hanura (3,6%) dan 10. PBB (1,8%).

Melihat peta koalisi yang digalang oleh beberapa parpol, sementara diketahui sbb:

1. Demokra, PKS, PAN, PPP dan PKB (45% suara) sudah bisa memenuhi

2. PDI, Hanura dan Gerindra (22% suara) masih belum memenuhi batasan pengajuan capres, bila digabung dengan suara Golkar menjadi (36% suara)

Bila merujuk data tersebut, peluang SBY masih sangat besar, walaupun Golkar merapat ke kubu PDI perjuangan. Apalagi bila Golkar membuat poros tersendiri koalisi dengan Hanura, maka peluang SBY akan lebih besar pula untuk menang di PILPRES.