Syarat perkawinan campuran

C. Syarat-syarat,Tata Cara dan Pencatatan Perkawinan Campuran Menurut Abduk Azis apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2). Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1). Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 2). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterang itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakkan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (pasal 60 ayat 3). Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelangsungan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat. Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5). Suatu perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh akte nikah,sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi (pasal 60 ayat 1). Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi (pasal 60 ayat 2). Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (pasal 61 ayat 1 UU Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan beragama islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil. Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan (pasal 61 ayat 2). Pegawai pencatat yang mencatat perkawinan, sedangkan ia mengetehui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan (pasal 61 ayat 3). Syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil maupun formil. Syarat-syarat materil, yaitu syarat-syarat yang mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formal atas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat materil itu sendiri ada yang berlaku untuk semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja. Syarat-syarat sahnya perkawian yang materil umum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu :16) 1. Syarat-syarat materil yang berlaku umum : Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur di dalam pasal dan mengenai hal sebagai berikut : a. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. b. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal diijinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. d. Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinanya yaitu 1) 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian. 2) 3 kali suci atau minimal 90 hari bila putus karena perceraian dan ia masih berdatang bulan. 3) 90 hari, bila putus karena perceraian, tetapi tidak berdatangan bulan. 4) Waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil. 5) Tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin. 6) Penghitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian dan sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan. 2. Syarat materil yang berlaku khusus. Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Tidak melanggar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang : 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas. 2) Berhubungan darah dan garis keturunan ke samping. 3) Berhubungan semenda. 4) Berhubungan susuan. 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami istri lebih dan seorang. 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 7) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. 8) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain. b. Ijin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Syarat-syarat formil, meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Pemberitahuan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. 3) Pelaksanaan perkawman menurut hukum agamanya dan kepercayaanya masing-masing. 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain syarat-syarat di atas, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Hal dimaksud adalah mengenai larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah; Talak dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang atau keduanya pernah kawin. Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu juga pegawai pencatat perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : 1. Kutipan akta kelahiran atau akta kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu. 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua talon mempelai. 3. Ijin tertulis/ijin pegadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. 4. Ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal talon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri. 5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. 7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB/POLRI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI/Polr. 8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain. Dalam melaksanakan penelitian tersebut pegawai pencatat harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima bagitu yang dikemukakan oleh pihak yang akap melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya, maka pegawai pencatat menulis daftar yang disediakan untuk itu. Apabila pernyataan dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, temyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila telah cukup meneliti apa svarat-svarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan khusus. Pengumuman dilakukan dengan suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai pencatat. Pengumuman memuat data diri pribadi caion mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan dilangsungkannva perkawinan. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.