Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Retribusi Pasar di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

1. Mekanisme dan Pelaksanaan  Pengawasan

            Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD khususnya di Kota Bandung, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau control (melalui pertanyaan, interpelasi, angket), serta pendidikan politik.[1] Cara pandang ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada perkembangan legislatif dewasa ini.

            Ketika sistem dan prosedur pengawasan DPRD Kota Bandung dipertanyakan, sebagian besar pengawasan tersebut mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, serta berbagai Peraturan Pemerintah  dan Tata Tertib yang dirumuskan oleh DPRD Kota Bandung. Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda,  pengawasan oleh DPRD Kota Bandung pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara khusus di Bandung. Pada hakekatnya  dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Bandung adalah tugas yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut :

            Pertama, pengawasan DPRD Kota Bandung seharusnya menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut mamantau pejabat eksekutif melaksanakan peraturan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Ptakteknya di DPRD Kota Bandung tidak dilaksanakan atau tidak mendapatkan perhatian dan tidak ada alokasi sumberdaya yang cukup dari DPRD, hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Bandung untuk menilai efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Pada  dasarnya DPRD Kota Bandung menganggap bahwa Pemerintah Kota Bandung dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Pengawasan internal pula juga diperlukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau Perda lain dapat dihindarkan.

            Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) yang sudah resmi diundangkan pada tanggal 8 April 2005 dan efektif berlaku April tahun 2006. Adapun dalam pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintahan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau perlu dikaji ulang kembali. Pengawasan terhadap kebijakan seperti ini sering dilaksanakan oleh DPRD Kota Bandung karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang tentunya melibatkan APBD yang tidak sedikit.

      Ketiga, pengawasan DPRD Kota Bandung juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga daerah dan pelaksanan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumber keuangan negara. Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan pelaksanan APBD. Keputusan Kepala Daerah mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pelaksanaan APBD. Demikian pula pengawasan terhadap retribusi pasar sering dilakukan oleh DPRD sebagaimana pengawasan terhadap Perda Nomor 19/2001 yang menurut anggota komisi B DPRD Kota Bandung Lia Hambali harus direvisi sehubungan dengan pasar yang selalu meluber ke jalan sehingga mengganggu keindahan dan kenyamanan Kota Bandung. Pada Perda 19/2001 tentang Pengelolaan Pasar, salah satu pasalnya menyebutkan pengelola pasar membolehkan pemungutan retribusi kepada pedagang dalam radius 200 meter dari pasar. Sejak pasal itu diberlakukan pedagang mulai melirik lahan di luar pasar yang setidaknya lebih strategis dibandingkan kios yang berada di dalam. Berbagai alternatif pemecahan masalah kerap telontar. Misalnya, revisi perda yang membuat kelonggaran bagi para pedagang seperti Perda Kota Bandung Nomor 19/2001 harus direvisi. Harus tidak ada lagi toleransi dalam radius satu meter pun, sehingga tidak ada pedagang yang luber ke jalan. Dengan demikian, pemerintah pun tidak boleh mengutip retribusi di luar pasar karena cara itu dijadikan alat legalitas oleh pedagang,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Lia Noer Hambali.[2] Di samping pengawasan tersebut, untuk meningkatkan retribusi pasar Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Muchjidin Effendie menyarankan adanya perubahan status dari Dinas Pasar menjadi BUMD berupa Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Muchjidin mencontohkan, di Surabaya telah dilakukan perubahan tersebut dengan menempatkan orang-orang yang tepat (the right man on the right place) ketika status Dinas Pasar menjadi PD pasar.

            Keempat, sekalipun daerah kota Bandung telah mengklaim berbagai manfaat dari investasi dalam negeri dan investasi asing di daerah, DPRD Kota Bandung pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan terhadap kondisi atau keadaan yang mengindikasikan perlunya atau diinginkannya legislasi tambahan atau legislasi baru. Ada dua aspek yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu, kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kebijakan internasional di daerah.

            Kelima, pengawasan DPRD Kota Bandung juga dikaitkan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih (clean government). DPRD dapat melakukan pengawasan, tapi DPRD sering kali dituduh menjadi salah satu sumber korupsi. Lembaga yang melakukan praktek korupsi tentu tidak dapat melakukan pengawasan yang dimaksudkan untuk membatasi praktek seperti ini. Korupsi paling sering dilakukan melalui penyusunan APBD dan penyalahgunaan PAD.[3] Hal inilah yang memang menjadi kendala bagi DPRD itu sendri dalam melakukan sosialisasi pengawasan.

            Ketika DPRD Kota Bandung tidak mendapatkan apa yang diinginkan, maka kepentingan politik menjadi mengemuka. Dalam kondsisi seperti itu DPRD melakukan manuver politik untuk menjatuhkan Kepala Daerah. Praktek seperti ini tidak akan lagi dapat dilakukan, karena sistem pemilihan Kepala Daerah telah dilaksanakan secara langsung. Reformasi konstitusional akan menghendaki proses politik pengawasan oleh DPRD disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baru.

            Menurut hasil penelitian yang diperoleh, diketahui mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Bandung terhadap penyelengaraan pemerintahan adalah dengan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004, yaitu jika setiap kebijakan apabila dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka mekanisme peneguran atau pemanggilan terhadap pejabat pemerintahan tersebut harus dilakukan. Selanjutnya termasuk mekanisme pengawasan pula adalah dengan mendengarkan laporan keterangan dari Kepala Daerah perihal masa jabatannya baik di akhir masa jabatan maupun di akhir tahun anggaran. Salah satu hal yang pernah dilakukan DPRD kota Bandung dalam hal pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah ketika pemerintah kota Bandung mengeluarkan berbagai peraturan daerah yang memang tidak sejalan dengan keinginan anggota dewan.

 

2.  Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan

            Ketika masalah kerja dan instrumen pengawasan dibahas dalam musyawarah, sebagian besar anggota DPRD Kota Bandung menyatakan bahwa mereka mengikuti ketentuan yang ada dalam peratutan perundang-undangan dan kebijakan lain serta Tata Tertib DPRD. Dalam rangkaian peraturan dan kebijakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menjadi hak DPRD antara lain sebagai berikut :

a.       meminta pertanggungjawaban walikota;

b.      meminta keterangan kepada pemerintah daerah;

c.       mengadakan penyelidikan; dan

d.      mengajukan pernyataan pendapat.

            Hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah hak yang paling populer karena sifat politisnya. DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pengawasannya berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah tentang :

a.       penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan setiap akhir tahun anggaran; dan

b.      Hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

            DPRD kota khususnya dapat menolak pertanggungjawaban kepala daerah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanggungjawaban yang ditolak DPRD, Kepala Daerah secara aturan harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kepala Daerah yang sudah melengkapi atau menyempurnakan pertanggungjawabannya kemudian menyampaikan kembali kepada DPRD, apabila pertanggungjawaban itu sudah dinyatakan ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada presiden.

            DPRD Kota Bandung dengan kewenangan yang dimiliki dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Penolakan pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila Kepala Daerah :

a.       menyelenggarakan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.      tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD seperti yang telah disetujui DPRD; dan

c.       melanggar ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain.

            Kewenangan dan mekanisme tersebut merupakan dasar pijak politik yang kuat bagi DPRD Kota Bandung, terutama ketika kepentingan-kepentingan lain diperhitungkan. Sementara pelaksanaan APBD relatif lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mempunyai indikator keberhasilan dan ketaatan yang lebih fleksibel untuk ditafsirkan.

            Selanjutnya DPRD juga mempunyai hak untuk meminta keterangan dari pemerintah daerah dan hak untuk melakukan penyelidikan. Pengaturan tentang pelaksanaan hak tersebut hampir sama. Pada dasarnya Tata Tertib DPRD Kota Bandung mengatur sebagai berikut :

a.       Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah secara lisan maupun tertulis mengenai   kebijakana Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara;

b.      Usul tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang disusun secara tertulis, singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta  diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;

c.       Usul meminta keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini, oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD;

d.      Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut;

e.       Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi serta para pengusul  memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD;

f.        Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan   keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam  rapat paripurna;

g.       Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;

h.       Apabila rapat paripurna terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada kepala daerah.

            Pimpinan DPRD meneruskan kepada pemerintah daerah agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterangan atau mengadakan penyelidikan,  apabila usul meminta keterangan atau mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan DPRD. Sementara meminta keterangan dapat dilakukan dengan menghadirkan pejabat pemerintah di DPRD, pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu. Secara lebih khusus penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya penyelidikan ini dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah.

            Hak DPRD untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan dilakukan dalam berbagai tingkat, yaitu pembahasan Perda, pembahasan RAPBD, dan perumusan rekomendasi kebijakan dari hasil pengawasan. Hak untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan diatur dalam Tata Tertib DPRD Kota Bandung dengan mekanisme sebagai berikut :

a.       Sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah;

b.      Usul sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;

c.       Usul melakukan penyelidikan, oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna, setelah mendapatkan pertimbangan dari panitia musyawarah;

d.      Dalam rapat paripurna DPRD para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan tersebut;

e.       Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi, walikota untuk menyatakan pendapat serta anggota DPRD yang mengusulkan untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD lainnya itu dan atas pandangan walikota;

f.        Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh kuputusan DPRD pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya;

g.       Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRD, yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat DPRD;

h.       Menerima usul pernyataan pendapat keputusan DPRD berupa pernyataan pendapat, saran penyelesaian, dan peringatan.

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung dapat dilakukan dengan meminta keterangan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, warga masyarakat, dan hal-hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan. Mekanisme ini jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh DPRD. Karena pembahasan dalam sidang-sidang Perda dan penganggaran dianggap mencukupi, dengan mekanisme yang hampir sama dengan hak-hak DPRD. Pembicaraan mengenai sesuatu hal meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk memberikan pandangan, dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD lainnya.

            Mengenai paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti. Hal ini sesuai dengan Tata Tertib kota Bandung yang dimiliki. Pelaksanaan yang mungkin sering terjadi adalah karena pelaksanaan fungsi dan tugas ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


                [1] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar …, Op.Cit., hlm 182

                [3] http://www.antikorupsi.org/docs/korupsidprd04.pdf

About these ads

1 Komentar

  1. Hi there! I’m about to start my own blog and was wondering if you know where the best place to purchase a website url is? I’m not even sure
    if that’s what its called? (I’m new to this) I’m referring to “http://intanghina.wordpress.com/2008/05/30/mekanisme-pengawasan-dprd-terhadap-penyelenggaraan-retribusi-pasar-di-kecamatan-babakan-ciparay-kota-bandung/”. Exactly how do I go about obtaining one of these for the website I’m building?

    Thanks a lot


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.